[PPIUK] [ INFO ] Indonesia Dilecehkan karena Masih Miskin

[JAKARTA] Kemiskinan akut yang membelit Indonesia, menjadi salah satu faktor yang mendorong negara-negara lain, termasuk Malaysia, bersikap melecehkan. Kemiskinan yang tak kunjung terselesaikan secara tuntas, salah satunya terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang belum mampu diterapkan pemerintah, meskipun payung hukumnya sudah diterbitkan sejak lima tahun lalu.

Demikian kesimpulan pandangan Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Edi Suharto, sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo, Ketua Komisi IX DPR yang membidangi kependudukan dan kesehatan, Ribka Tjiptaning, serta pakar politik UI Andrinof Chaniago, secara terpisah, di Bandung dan Jakarta, Senin (7/9) dan Selasa (8/9).

Menurut Edi Suharto, sikap Malaysia yang berkali-kali melecehkan kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia, tidak lepas dari kemakmuran yang dialami rakyat negeri jirang itu.

"Malaysia yang merdeka setelah Indonesia, konsisten dengan sistem jaminan sosial untuk masyarakatnya. Dari tahun 1960-an, hal itu sudah mereka lakukan, sehingga kuat sampai sekarang," jelasnya.

Salah satu bukti kuatnya jaminan sosial di Malaysia ditunjukkan saat krisisi keuangan regional melanda pada 1997. "Tidak seperti Indonesia, Malaysia berani menolak bantuan IMF (Dana Moneter Internasional). Rahasianya ada pada dana cadangan jaminan sosial yang besar," tutur Edi.

Menurut dia, sistem jaminan sosial seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang berlaku di Indonesia saat ini harus diubah. Karena, program itu seperti orang menabung uangnya di bawah bantal. "Misalnya alokasi tahun ini Rp 6 miliar. Dana itu baru akan keluar kalau sudah ada klaim. Kalau ditaruh di bank, itu bisa terakumulasi sehingga ada selisih dari yang klaim dan yang tidak. Itu yang dilakukan Malaysia, sehingga dananya banyak," paparnya.

Kondisi Indonesia yang belum makmur, menurutnya dimanfaatkan Malaysia untuk bertindak sewenang-wenang. "Kita dihina oleh mereka (Malaysia). Mulai dari Ambalat, klaim budaya, TKI, dan masih banyak lagi. Habis sudah harga diri kita kalau tidak makmur," tandasnya.


Konsumsi Pangan

Potret ketidakmakmuran tersebut tercermin dari rendahnya konsumsi pangan bergizi masyarakat Indonesia, dibanding negara lain di ASEAN. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), konsumsi susu di Indonesia hanya 7,3 liter per kapita per tahun, daging hanya 11,9 kg per kapita per tahun, sayur 32,4 kg per kapita per tahun, telur 3,8 kg per kapita per tahun, dan ikan 21,3 kg per kapita per tahun.

Menurut Imam Prasodjo keseluruhan performa, salah satunya masalah gizi buruk, menjadi bahan pelecehan terhadap kehormatan dan harga diri Indonesia oleh negara lain. "Mulai dari pesawat militer yang rusak dan sering jatuh, kebakaran hutan yang terus terjadi hingga gizi buruk, semuanya membuat negara pada posisi buruk. Pada akhirnya negara tetangga pun menyepelekan kita," katanya.

Dia mengatakan, dibanding Malaysia, Indonesia lebih kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun, Indonesia kurang melogokan dan mempromosikan keunggulan tersebut, dan justru tertutup dengan citra negatif yang tercipta.

"Misalnya prestasi di bidang olahraga, atlet-atlet kita yang hebat dan juara tidak dikampanyekan, sehingga terlihat tidak ada apa-apa. Country branding kita lemah, berbeda dengan Malaysia yang pintar menciptakan brand, bahkan milik kita juga diklaim," katanya.

Sedangkan Andrinof Chaniago berpendapat, kemiskinan dan gizi buruk yang terjadi di banyak wilayah di Tanah Air, tidak akan mengerdilkan Indonesia di mata dunia kalau tidak dibawa ke ranah politik. "Yang diperlukan hanyalah klarifikasi dan pertanggungjawaban pemerintah. Isu ini tidak akan berkembang dan bias kalau dua hal tersebut sudah dilakukan pemerintah," tegasnya.


Tidak Serius

Imam Prasodjo juga mengkritik pemerintah yang dianggap tidak serius mencegah dan menanggulangi kelaparan dan gizi buruk. "Kita sebenarnya punya banyak potensi. Ada Institut Pertanian Bogor, ada Departemen Pertanian, ada Departemen Kesehatan dan sejumlah instansi atau lembaga lainnya. Tetapi, semuanya itu tersekat-sekat tanpa koordinasi yang baik," ujarnya.

Kritik senada disampaikam Ribka Tjiptaning. "Tidak perlu jauh melihat ke NTT untuk mendapati gizi buruk, berapa meter dari Istana (kediaman dan kantor Presiden) saja banyak masyarakat yang kurang gizi. Jadi ada kebohongan publik ketika dalam pidatonya SBY mengatakan kemiskinan menurun dan kesehatan teratasi. Kenyataannya masih jauh," katanya.

Menurut Ribka, kondisi gizi buruk masyarakat akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Anak yang lahir dengan kurang gizi dan gizi buruk mengalami pertumbuhan fisik yang lebih pendek, dan intelligence quotient (IQ) yang rendah.

Bila hal ini tidak diatasi sejak dini, Indonesia akan kehilangan generasi muda yang berkualitas dan punya daya saing dengan negara lain. Akibatnya, dalam persaingan internasional seperti olah raga dan sains, misalnya, Indonesia akan dianggap sebelah mata.

"Apalagi dengan pasar bebas, kita akan tertinggal terus karena generasi kita hidup dengan kurang gizi. Apa gunanya anggaran pendidikan tinggi kalau anak-anaknya tidak sehat," tegasnya. [153/DMF/EMS/M-17]

•  1
  New Members