[PPIUK] Perhatian WNI di Inggris terhadap Kasus Bank Century

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi masyarakat Indonesia yang berdomisili di Inggris, nama Bank Century masih terasa asing dan bahkan dikenal setelah muncul berita tentang "bailout" senilai 6,7 triliun yang dilakukan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia. 
     
Diskusi terbatas yang digelar perwakilan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Inggris (ICMI UK) bekerjasama dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Inggris (PCIM UK) didukung Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI London, Jumat (18/9) malam, menilai publik berhak mengetahui skenario di balik skandal Bank Century.

Salah seorang panitia penyelenggara, Amika Wardana, mahasiswa pasca-sarjana University of Essex, Colchester UK, dalam keterangan persnya kepada Antara, Minggu menyebutkan, diskusi terbatas mengambil topik "Kisruh Bank Century". 

Diskusi ini dihadiri sekitar 35 peserta dari beberapa kota di sekitar London, termasuk  ketua ICMI UK, Mahdi Syahputra, Ketua PCIM UK Sarjito dan Atdikbud Prof. M.Riza Sihbudi diselenggarakan di Wisma Siswa Merdeka Borough of Brent London, Jumat malam.   

Kegiatan ini diawali dengan buka bersama dipimpin moderator Saharman Gea, kandidat doktor bidang Bio-nanocomposite dari Queen Mary University of London, yang memaparkan bagaimana "kisruh Bank Century" ini telah berkembang menjadi liar dan berdampak politik yang juga "sistemik". 

Menurutnya, berbagai pemberitaan media yang menenggarai peran Wakil Presiden terpilih Boediono memiliki potensi merenggangkan hubungannya dengan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Tentunya apabila ini terjadi, akan sangat kontra-produktif dalam menjalankan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

Amich Alhumami, yang menyelesaikan riset lapangan tentang pola-pola korupsi di lembaga negara, khususnya parlemen dan birokrasi pemerintahan di Indonesia untuk program doktoral Anthropologi Sosial di University of Sussex, menyatakan elite politik dan pejabat negara kehilangan etika dan moralitas publik ketika menjalankan tugas kenegaraan sehingga seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat. 

Kasus-kasus korupsi berskala besar yang muncul berseri karena kuatnya hasrat elite politik dan pejabat publik untuk memobilisasi dana dan mengeruk sumber daya ekonomi demi kepentingan pribadi dan untuk mencapai tujuan-tujuan politik individual maupun kolektif. 

 Dikatakannya, kasus Bank Century merupakan pengulangan dari kasus terdahulu, seperti skandal Bank Bali atau Buloggate I dan II. Seperti kasus lainnya skandal Bank Century pasti ada pertarungan politik tingkat tinggi yang melibatkan tokoh-tokoh penting dan berpengaruh. 
     
Praktik korupsi politik selalu melibatkan tiga pihak yang saling berkepentingan: politisi yang punya kekuasaan, pebisnis, dan pejabat pemerintahan.  Kasus mutakhir ini makin menegaskan betapa tata kelola pemerintahan di Indonesia demikian buruk, sehingga menyuburkan moral hazard yang akut di kalangan pejabat negara. 

Diskusi dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih teknis mengenai ekonomi perbankan oleh Ricky Satria, mahasiswa MBA Global Banking and Finance dari University of Birmingham. 

Menurutnya, keputusan pemerintah memberi dana talangan (bailout) kepada Bank Century sesuai aturan, merujuk pada undang-undang yang ada dan didasarkan pada berbagai pertimbangan terutama kemungkinan munculnya dampak "sistemik" bagi sistem perekonomian di Tanah Air. 
     
Apalagi kasus ini muncul bersamaan dengan krisis keuangan global pertengahan 2008, sehingga keputusan bailout dipadang  tepat untuk ukuran waktu terjadinya krisis. 

"Sebab, ada kekhawatiran jika Bank Century tidak segera di-bailout akan memicu rush yang kemudian menimbulkan efek panjang yang di luar kontrol, terlebih lagi diketahui ada pelarian dana sebesar Rp11 triliun ke luar negeri," ujarnya.

Dikatakannya, kebijakan ini berkaca pada kasus Lehman Brothers yang bankrut karena pemerintah Amerika Serikat terlambat memutuskan bailout. Menurutnya, merujuk pada kebijakan BI, ada enam alasan dan pertimbangan untuk sampai pada keputusan pemberian bailout yaitu dampak kepada sistem keuangan, pasar keuangan, sistem pembayaran, psikologis pasar, sektor riil, dan timing.
 
Sementara itu, Intan Syah Ichsan, yang sedang menempuh program doktor bidang Political Economy of Sharia Banking in Indonesia di Institute of Arab and Islamic Studies, University of Exeter, memberikan pendapat dari sudut pandang berbeda tentang kasus ini. 

Intan mengatakan, meski keputusan "bailout" mungkin sudah tepat dan diperlukan mengantisipasi dampak "sistemik" bagi perekonomian nasional, besaran "bailout" yang mencapai 6,7 triliun dinilai melukai rasa keadilan masyarakat ketika fakta menujukkan banyak penduduk Indonesia menderita kemiskinan dan kesulitan hidup karena hanya berpenghasilan antara Rp 150 ribu sampai Rp 175 ribu per hari. 

Selain itu, ada kesan informasi pemberian bailout ini tertutup, karena publik baru mengetahui kasus ini delapan bulan kemudian. Kasus Bank Century ini bukan semata-mata pada keputusan bailout-nya, tetapi pada tiadanya keterbukaan informasi. 

Tampak sekali bahwa para elite politik sudah mengetahui kasus ini jauh-jauh hari sebelum pemilu namun entah mengapa tidak pernah dikonsumsi oleh publik.