[PPIUK] Seruan Untuk PPI UK dan PPI se-UK

saat ini mayoritas yang menentang masih dari kalangan elit-intelektual walau dengar dengar beberapa partai sudah menggulirkan ide hak angket untuk kasus century. parpol, walaupun banyak yang berkoalisi, tetapi akan mundur juga kalau pemerintahan terdeligitimasi. yang akan mereka lakukan adalah memajukan agenda mereka sendiri dan bukannya agenda penegakan hukum. sejujurnya saya khawatir ini bermuara kepada krisis politik. kita sudah punya pengalaman beberapakali dengan pemberhentian presiden dan ongkos yang dibayar sangatlah besar.

untuk waktu dekat ini saya kira jalan tengahnya adalah dengan mendukung ide tim independen, melakukan gelar perkara dan mendukung pembebasan 2 komisioner kpk itu dari tahanan. tapi lebih dari itu, sebaiknya kita berhati hati. 

salam, mova

Mohamad Mova Al 'Afghani
UNESCO Centre for Water Law, Policy and Science
University of Dundee, UK

http://alafghani.info

2009/11/1 badar mahfudz <badarmahfudz@gmail.com>

 

kawan PPI se-UK yang berbahagia,
baiklah, marilah kita masih berdiskusi..sementara rakyat sudah bergerak lebih progresif..kadang jarak geografis menjadi jarak psikologis juga untuk beberapa diantara kita untuk peduli terhadap dinamika di tanah air. semoga proses berpikir kita akan memberi kematangan dan hasil yang lebih baik.
satu hal saja, semoga kita tidak tertinggal hanya karena takut atau ragu..

sekadar ingin berbagi info, betapa dinamika di tanah air sudah melampaui diskusi-diskusi kita..
sila disimak berita detik.com dibawah..

http://www.detiknews.com/read/2009/11/01/151435/1232745/10/bisa-jadi-people-power-sby-diimbau-tak-remehkan-dukungan-rakyat


Minggu, 01/11/2009 15:14 WIB
Chandra & Bibit Ditahan
Bisa Jadi People Power, SBY Diimbau Tak Remehkan Dukungan Rakyat
Irwan Nugroho - detikNews
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak meremehkan dukungan tokoh dan masyarakat terhadap Wakil Ketua nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Sebab, bila tidak mampu dibendung dan diredam, dukungan itu bisa berpotensi menjadi kekuatan rakyat yang besar.

"Dukungan rakyat bila tidak mampu dibendung dan diredam oleh Presiden, dengan berlalunya waktu, berpotensi untuk berubah menjadi kekuatan rakyat atau people power," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada detikcom, Minggu (1/11/2009).

Hikmahanto mencontohkan, pada tahun 1986, kekuatan rakyat di Filipina berhasil melengserkan Ferdinand Marcos dari kekuasaannya. Di Indonesia, mantan Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998 oleh kekuatan rakkat pula.

"Dari berbagai pengalaman, kekuatan rakyat tidak mungkin dihadapi dengan kekuasaan. Kalaupun kekuasaan efektif menghadapi kekuatan rakyat maka hanya efektif untuk memperlambat jatuhnya suatu rezim kekuasaan. Ini yang terjadi saat ini di Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi," tandasnya.

Menurut mantan Anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2007-2011 ini, pernyataan SBY pada Jumat (30/10/2009) pekan lalu terkait penahanan Bibit dan Chandra tidak mampu menyurutkan dukungan masyarakat terhadap keduanya. Begitu pula dengan penjelasan Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri (BHD) mengenai tindakan kepolisian, tidak membuat publik puas.

Sebaliknya, Bibit dan Chandra justru meraih lebih banyak dukungan. Masyarakat telah menjadikan keduanya sebagai simbol. Kenyataan ini harus menjadi perhatian bagi presiden. SBY harus sensitif dengan perkembangan yang berubah tiap detik.

"Presiden harus mewaspadai gejala dukungan rakyat berubah menjadi kekuatan rakyat," Hikmahanto mengingatkan. (irw/iy)

2009/10/31 Ilham Hadiana <ilham_39@yahoo.com>

 

Kalau kita ingin melihat maka sejak awal kasus ini bergulir pun tuduhan yang diajukan terbilang aneh karena memperkarakan seseorang yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan UU meskipun dibumbui tuduhan tambahan bahwa tersangka menerima suap dalam melaksanakan kewenangannya itu yang sampai detik ini masih tidak bisa dibuktikan oleh Trunojoyo. Kalau melaksanakan wewenang adalah sebuah kriminalitas, maka wajar jika mantan pimpinan KPK pun kemudian berkata Trunojoyo tidak konsisten (silahkan baca posting saya tentang Surat Erry Riyana kepada Susno Duadji). Alasan yang dikedepankan oleh Trunojoyo dalam penahanan cenderung mengada-ada (silahkan baca posting saya tentang artikel Menakar Syarat Penahanan) yang dikupas lugas oleh pakar hukum di UGM. Kalau Trunojoyo merasa penggiringan opini publik akan menyudutkan mereka, maka kenapa harus takut tersudut kalau memang mereka yakin bahwa yang mereka lakukan adalah benar. Terlepas dari itu semua, sikap kita bukan dalam rangka menyelamatkan Chandra dan Bibid tapi lebih luas yaitu menyelamatkan institusi dan gerakan yang diusung sebagai agenda reformasi tapi kini tengah disudutkan seakan-akan bagian dari penyakit masyarakat yang harus direduksi sepak terjangnya. Kejanggalan-kejanggalan yang semestinya sudah lama terbaca oleh kita sehingga saat ini yang perlu dilakukan segera adalah bersikap. Bahkan Akademisi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pun turut bersikap dan mengakui keganjilan perjalanan kasus ini.

Menurut saya, saat ini nasi sudah matang maka jangan kita tunggu lagi sampai jadi bubur, sebab kebanyakan orang yang dirawat di rumah sakit makanannya adalah bubur. Kita tentu tidak ingin menjadi orang sakit.

Bagaimana mas Angga, mas Adiwan, dan ketua-ketua PPI cabang lainnya?


Salam hangat,

Ilham Hadiana
PPI MIB 09/10

---

From: Eddie Melatunan <eddiemelatunan@yahoo.com>

To: PPIUK@yahoogroups.com
Sent: Saturday, October 31, 2009 21:09:52

Subject: Re: [PPIUK] Seruan Untuk PPI UK dan PPI se-UK

 

Saya berpikir, alangkah bijaknya kalau PPI-UK harus memperlajari atau menunggu dulu situasi yang berkembang saat ini. Saya liat bahwa kepolisian RI memiliki alasan utk melakukan penahanan dan sementara mengupayakan rekaman pembicaraan antara Anggodo dan pejabat di Kejagung dan Polri. SBY juga sendiri sudah meminta Polri untuk menyita rekaman tersebut utk dipelajari apakah rekaman itu benar (bukan rekayasa) dan siapa dalang penyebaran rekaman tsb. Jika seandainya terbukti ada upaya melanggar hukum dari Polri akibat penahanan 2 wakil pimpinan KPK yg sementara ditahan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, maka otomatis sikap PPI-UK baru bisa tunjukan.   Mungkin itu saran dari saya.   Wassalam, Eddie, Plymouth. --- On Sat, 10/31/09, badar mahfudz <badarmahfudz@ gmail.com> wrote: From: badar mahfudz <badarmahfudz@ gmail.com> Subject: Re: [PPIUK] Seruan Untuk PPI UK dan PPI se-UK To: PPIUK@yahoogroups. com Date: Saturday, October 31, 2009, 4:53 AM   Mantab! Salam perjuangan Bung! Mari bersikap. kita yg sedang studi dan menyiapkan kontribusi utk kejayaan Indonesia, harus lebih proaktif utk memperbaiki kondisi di tanah air dari sekarang. walaupun masih di UK. karena disanalah tempat mengimajinasikan identitas kita. agar jangan sampai setelah selesai studi/tugas nanti kita malah malas pulang, dengan alasan "Indonesia nggak kondusif", "nggak menghargai kita".. padahal kita belum berbuat apa2 utk memperbaikinya. saya mendukung seruan ketua PPI Birmingham agar pimpinan PPI UK dan PPI utk mengambil sikap progresif utk penegakan hukum dan "percepatan pemberantasan korupsi" di Indonesia. Bukan sekadar "pencegahan korupsi" seperti yg mjd agenda pemerintahan SBY skrg ini.. secara korupsi adalah extra ordinary crime, maka harus ada upaya progresif yg sistematis utk memberantasnya. harus cepat juga. salam, badar,- 2009/10/31 Ilham Hadiana <ilham_39@yahoo. com>   Dukungan, suara dan tekanan dari semua orang terdidik di luar Indonesia yang cinta Indonesia, cinta pemberantasan korupsi, cinta KPK, dan TIDAK CINTA KORUPTOR sangat dibutuhkan. Suara teman-teman di PPI se-UK akan sangat membantu. Ini adalah salah satu dari sekian momentum yang muncul untuk menguji daya tahan kaum reformis yang peduli dengan perjalanan sejarah Indonesia ke depan. MARI BERSIKAP Salam Perjuangan Ilham Hadiana PPI MIB 09/10 ada beberapa bahan dan beberapa link referensi... http://politikana. com/baca/ 2009/07/06/ ayo-dukung- cicak-lawan- buaya.html http://politikana. com/baca/ 2009/07/10/ tanya-jawab- dengan-seekor- cicak.html http://politikana. com/baca/ 2009/07/16/ cicak-yang- diam-diam- menyadap. html http://politikana. com/baca/ 2009/09/04/ babak-baru- cicak-vs- buaya.html http://politikana. com/baca/ 2009/07/12/ cicak-pemberani Berikut juga cuplikan surat yang dikirim Febri Diansyah Peneliti Hukum - Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikirim untuk rekan-rekan mahasiswa/i di Mesir. Namun, akan lebih bermanfaat lebih banyak pihak yang memperoleh informasi ini. Pada prinsipnya, kasus ini sangat penting, karena yang menjadi target bukanlah hanya dua orang pimpinan KPK non-aktif yang sekarang ditahan MABES Polri, tetapi pelemahan KPK. Kriminalisasi ini terjadi setelah KPK mulai kuat membongkar korupsi di DPR, menjerat mafia bisnis, besan Presiden RI, dan koruptor kakap lainnya. Karena itulah, koruptor tentu sangat tidak senang dengan keberadaan KPK. Lembaga ini dianggap sebagai "perusak pesta" koruptor.. Tentang, sikap Presiden SBY. Kami kecewa. Tidak ada ketegasan. Baru-baru ini di Indonesia, beredar trakrips rekaman dugaan rekayasa penetapan tersangka pimpinan KPK tersebut. di rekaman itu yg bicara adalah Anggodo (adik dari tersangka dan buron KPK, Anggoro Widjaya), dengan sejumlah pejabat tinggi di Kejaksaan Agung dan Markas Besar Kepolisian RI. Bahkan, nama Presiden disebut sebagai pihak yang mendukung KPK ditutup. Besoknya, Presiden membantah, dan mengatakan namanya dicatut. Tentu hal ini tidak cukup, karena kepentingan yang terbesar untuk bangsa indonesia saat ini adalah pengusutan dugaan rekayasa dan sejumlah petinggi POLRI yang terlibat disana, juga petinggi Kejaksaan Agung. Tp agaknya orotritas politik Indonesia abai dengan itu. Atau bahkan sengaja tidak membongkar hal itu? Menurut kami, sebelum proses hukum diteruskan, akar masalah "Dugaan Rekayasa Kriminalisasi Pimpinan KPK" perlu ditelusuri terlebih dahulu. Sejumlah transkrip rekaman tersebut harusnya dijadikan titik awal investigas. Akan tetapi, hal ini tentu tidak mungkin diserahkan pada lembaga yang pimpinannya disebutkan terlibat dalam dugaan rekayasa dalam rekaman tersebut. Tentu akan ada conflict of interest. karena itu, ketegasan Presiden membentuk TIM PENYELIDIK INDEPENDEN sangat dibutuhkan. Dukungan, suara dan tekanan dari semua orang terdidik di luar Indonesia yang cinta Indonesia, cinta pemberantasan korupsi, cinta KPK, dan TIDAK CINTA KORUPTOR sangat dibutuhkan. --- dibawah ini ada Pernyataan SIKAP yang baru saja disampaikan sejumlah tokoh nasional, aktivis Hak Asasi Manusia, aktivis Anti Korupsi dan Akademisi di berbagai universitas, termasuk Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Pernyataan Sikap “INDONESIA DARURAT KEADILAN”   Penahanan yang dilakukan Mabes Polri terhadap dua pimpinan non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah jelas menciderai rasa keadilan. Meskipun polisi menyatakan sudah sesuai prosedur, yaitu memenuhi syarat obyektik dan subyektif untuk dilakukan penahanan, tetapi penahanan ini terlihat sangat dipaksakan. Penahanan ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari beredarnya transkrip rekaman yang menyebut nyebut nama nama petinggi di Kepolisian dan Kejaksaan Agung yang ujungnya terdapat dugaan rekayasa ‘Pembunuhan KPK’.   Sejak awal, proses hukum terhadap dua pimpinan KPK non aktif Bibit dan Chandra sudah menunjukkan keganjilan. Tuduhan yang diarahkan kepada keduanya berubah-ubah dari penyuapan, soal penyadapan, dan yang terakhir, keduanya dijadikan tersangka terkait pencekalan  Anggoro Direktur PT Masaro yang kini menjadi buron KPK dan pencekalan Joko Chandra serta pemerasan. Penetapan tersangka ini jelas merupakan krinminalisasi terhadap kewenangan pimpinan KPK.   Satu hal yang tidak masuk akal lainnya adalah beredar informasi, Kabareskrim justru bertemu dengan Anggoro di Singapura yang telah berstatus buron. Sayangnya, hal ini tidak dilihat sebagai masalah oleh Kepolisian. Dalihnya, Anggoro adalah buronan KPK dan bukan buronan Kepolisian. Ini jelas logika yang tidak masuk akal.   Terkait dengan traksrip rekaman tersebut, dan faktanya memang banyak keganjilan, seharusnya aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan orang-orang yang disebut namanya dalam rekaman. Tapi, yang terjadi, justru Bibit dan Chandra ditahan. Langkah kepolisian ini jelas menunjukkan reaksi berlebihan dan jelas membahayakan demokrasi serta penegakan keadilan.   Melihat kondisi aparat penegak hukum yang semakin kalap sehingga hukum rentan disalahgunakan, maka kami menyatakan Indonesia Darurat Keadilan.   Persoalan ini sulit untuk diselesaikan oleh polisi dan Kejaksaan Agung karena adanya konflik kepentingan di kedua institusi tersebut.  Apalagi setelah transkrip rekaman yang menunjukkan kedekatan antara petinggi kedua institusi dengan tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK. Dengan demikian, penyelesaian dengan melakukan pengusutan menggunakan pendekatan normatif akan berujung pada kebuntuan  karena rendahnya  kepercayaan publik terhadap  polisi dan jaka. Oleh karena itu, harus ada pihak lain yang independen, berintegritas dan memiliki kredibilitas di luar institusi penegak hukum yang bisa memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan .    Oleh karena itu, kami mendesak Presiden untuk:   1.      Membentuk Tim Penyelidik Independen untuk mengusut dugaan keterlibatan petinggi-petinggi Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam skenario penetapan tersangka Bibit dan Chandra. 2.      Menonaktifkan pejabat-pejabat yang namanya disebut dalam transkrip rekaman untuk memudahkan pengusutan. 3.      Apabila terbukti, maka pejabat tersebut harus diberhentikan dan diproses secara hukum.   Jakarta, 30 Oktober 2009 Get your new Email address! Grab the Email name you've always wanted before someone else does! Get your preferred Email name! Now you can @ymail.com and @rocketmail.com.

---

New Email names for you!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!