[PPIUK] Anggota Tim 8, Prof Hikmahanto, Akan Kembalikan Mandat ke Presiden

 

Baru saja ini disampaikan oleh salah seorang anggota dewan bernama Fakhri Hamzah menyayangkan mundurnya Wakil Jaksa agung akibat tekanan. Beliau berharap agar pihak Kepolisian tegar dan tidak sampai Susno mundur. Hebat ya anggota dewan kita semua............ Saharman --- On Fri, 6/11/09, Mohamad Mova Al' Afghani <movanet@gmail.com> wrote: From: Mohamad Mova Al' Afghani <movanet@gmail.com> Subject: Re: [PPIUK] PPI Australia: Percepat Penahanan Anggodo, Pecat yang Bersalah To: PPIUK@yahoogroups.com Date: Friday, 6 November, 2009, 12:55 AM    sebagian di dpr berpendapat begini: Rekayasa Kasus KPK Golkar Minta Kapolri Pertahankan Susno Laurencius Simanjuntak - detikNews Jakarta - Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duaji menuai dukungan dari di DPR. Fraksi Partai Golkar (FPG) meminta Kapolri untuk tidak mencopot Susno sebelum dinyatakan bersalah.   "Kami minta Kapolri tidak meluluskan permintaan agar Pak Susno mundur," kata anggota Komisi III DPR dari FPG Bambang Susatyo, dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2009). Dikatakan Bambang, fraksinya merasa tidak rela Polri diobok-obok. Polri harus diselamatkan dan dihindarkan dari upaya kriminalisasi. "Lembaga Polri direndahkan martabatnya," tandasnya. Mendapat dukungan seperti itu, Susno tampak mengangguk-anggukka n kepala. Susno tampil mengenakan jas abu-abu dan dasi merah. Sebelumnya diberitakan, Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri mengatakan, Susno telah mengundurkan diri. Namun, pengunduran diri anak buahnya tersebut tersebut hanya dalam rangka pemeriksaan Tim 8 saja. "Tidak dalam hal lain. Jadi, nanti Tim 8 Verifikasi mendapat kemudahan-kemudahan untuk memeriksa. Ini saya jelaskan agar tidak ada tafsiran lain-lain," kata Kapolri. Hingga pukul 21.30 WIB, para anggota DPR yang sudah berbicara lebih banyak menyuarakan dukungan moralnya terhadap Mabes Polri dalam kasus yang membelit Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Belum muncul suara-suara kritis menyikapi penjelasan Kapolri terhadap kasus tersebut. (irw/gah) 2009/11/5 Maulana M. Syuhada <mmsyuhada@web. de>   Ini salah satu contoh gagalnya DPR (aka. parpol2 yg dulu berkoar2 pas pemilu), gagal menjadi saluran aspirasi masyarakat, sehingga rakyat mengambil jalannya sendiri. Untuk membebaskan Bibit dan Chandra saja, rakyat harus turun tangan langsung (bahkan sampe harus pake FB segala).   m.     ----- Original Message ----- From: sihbudi@indonesiane mbassy.org. uk To: PPIUK@yahoogroups. com Sent: Thursday, November 05, 2009 9:52 AM Subject: [PPIUK] PPI Australia: Percepat Penahanan Anggodo, Pecat yang Bersalah   Kamis, 05/11/2009 16:45 WIB PPI Australia: Percepat Penahanan Anggodo, Pecat yang Bersalah Eddi Santosa - detikNews Adelaide - PPI Australia (PPIA) juga mendesak agar mempercepat proses penahanan Anggodo Widjojo sebagai aktor kunci rekaman bukti kriminalisasi pimpinan KPK. Demikian pernyataan sikap Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) Pusat yang diterima detikcom melalui surat elektronik, Kamis (5/11/2009) petang ini atau siang WIB. Terkait hal itu PPIA juga meminta Polri dan Kejaksaan Agung bersikap transparan dan bertindak tegas terhadap saksi kunci rekaman pelemahan lembaga KPK dan semua unsur terkait. Pelepasan Anggodo dari Badan Reserse Kriminal Polri kemarin (4/10/2009), kembali meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Keputusan itu dirasakan sebagai penegakan hukum yang cenderung diskriminatif. Dalam konteks ini, posisi Anggodo sebagai salah satu saksi kunci dalam bukti rekaman tersebut, seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi Polri untuk menahan yang bersangkutan. Apalagi Polri memiliki kewenangan diskresi, yang secara legal bisa mengambil tindakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan publik. PPIA mendukung grand strategy Polri 2005-2025 yang berorientasi pada akselerasi transformasi Polri, yang pada tahap pertama (2005-2010) Polri menargetkan pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap institusinya. Karena itu, terkuaknya fakta-fakta yang justru semakin menghancurkan citra Polri dan Kejaksaan belakangan ini, hendaknya dijadikan momentum strategis bagi pemerintah untuk melakukan reformasi total di tubuh kedua lembaga penegak hukum tersebut. Pembenahan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian RI dari intervensi mafia peradilan harus dilakukan dengan cara memperkuat sistem internal kedua lembaga itu dari pusat hingga satuan terkecil di daerah. Tindakan tegas berupa pemecatan pihak yang terbukti bersalah, termasuk pejabat tinggi sekalipun di lingkungan masing-masing, dirasa perlu dilakukan untuk mengamankan kepentingan bangsa yang lebih besar dari akutnya jejaring mafia peradilan di Indonesia. (es/es)

---

Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail.com.